KILAS JAVA, SURABAYA - Investasi adalah elemen krusial dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk proyek besar Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Minat investor terhadap proyek IKN baru di Kalimantan Timur menjadi isu yang menarik untuk dikaji, mengingat perannya yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Prof Rossanto Dwi Handoyo, menjelaskan bahwa setiap investor memiliki motif utama untuk mencari keuntungan jangka panjang.
"Investasi di IKN adalah investasi fisik yang berorientasi jangka panjang, berbeda dengan investasi surat berharga, seperti saham atau obligasi," jelasnya.
Banyak faktor yang harus diperhitungkan oleh investor sebelum memutuskan untuk menanamkan modal di proyek sebesar IKN. Investor.
Faktor-faktor non-ekonomi, seperti political will dari pemerintah juga sangat mempengaruhi.
Prof Rossanto menjelaskan bahwa meski regulasi terkait IKN sudah jelas, namun keseriusan pemerintah dalam melakukan transformasi dan migrasi ibu kota dari Jakarta ke IKN menjadi penentu utama.
"Political will pemerintah terlihat dari antusiasme dalam menggerakkan infrastruktur dan ASN ke IKN," tambahnya.
Prof Rossanto juga menyoroti pentingnya perpindahan tidak hanya ASN, tetapi juga masyarakat umum. Jika hanya ASN yang pindah, peluang bisnis di IKN akan terbatas.
Namun, jika masyarakat umum juga ikut pindah, ini akan membuka banyak kesempatan bisnis baru.
"Jika yang pindah hanya ASN dan keluarganya, tentu kesempatan bisnisnya terbatas. Tapi jika masyarakat luas ikut pindah, maka peluang bisnis akan semakin besar," ujar Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Internasional Itu.
Prof Rossanto menyebut, keuntungan bisnis adalah faktor utama, mengubah hutan belantara menjadi kota modern dan ramah lingkungan merupakan tantangan besar.
"Ini adalah proyek jangka panjang, bukan hanya 1 atau 2 tahun, tetapi bisa mencapai 50 hingga 100 tahun," katanya.
Minat investor terhadap IKN sudah cukup besar, terbukti dengan banyaknya letter of intent yang diterima.
Namun, masalah lokasi dan kesiapan infrastruktur, seperti listrik dan air masih menjadi tantangan utama.
Meskipun pemerintah telah memberikan jaminan hak guna lahan yang panjang hingga 190 tahun, kesiapan lokasi dan infrastruktur tetap menjadi perhatian.
Selain itu, komitmen pemerintah masa depan juga menjadi pertimbangan penting bagi investor.
"Komitmen dari pemerintahan saat ini terlihat kuat, tetapi bagaimana dengan pemerintahan yang akan datang? Ini yang masih menjadi pertanyaan," ucap Prof Rossanto. (Nmp)